Sidoarjo — Dalam semangat peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, Ketua Unit Reaksi Cepat (URC) Sidoarjo, Zulkurnain, dengan tegas menyuarakan pentingnya makna kemerdekaan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Ia menyoroti secara khusus nasib para driver ojek online (ojol), yang menurutnya masih jauh dari rasa keadilan sosial dan kesejahteraan yang seharusnya dijamin oleh negara.
Dalam orasi terbuka yang digelar di halaman Kantor URC Sidoarjo, Zulkurnain menyampaikan bahwa kemerdekaan bukan sekadar ritual pengibaran bendera atau lomba 17-an, tetapi sebuah cita-cita luhur yang harus diwujudkan dalam kehidupan nyata—terutama dalam memperjuangkan hak kelompok pekerja informal seperti driver ojol.
“Kemerdekaan sejati bukan hanya milik mereka yang punya akses ekonomi dan politik. Para driver ojol adalah pejuang zaman ini. Mereka bekerja tanpa kenal lelah, siang malam di jalanan, demi menghidupi keluarga. Tapi sayangnya, banyak dari mereka belum merasakan keadilan yang semestinya,” tegasnya di hadapan puluhan driver ojol yang hadir, Jumat (22/8).
Ia mengkritisi keras sistem ekonomi digital saat ini yang menurutnya masih timpang dan tidak berpihak pada para mitra pengemudi. Mulai dari penentuan tarif yang sepihak, ketidakjelasan status kerja, hingga minimnya perlindungan hukum saat menghadapi persoalan di lapangan.
“Banyak driver ojol yang tiba-tiba diputus mitra tanpa alasan jelas, tidak ada ruang pembelaan, tidak ada jaminan sosial yang layak. Ini bentuk penindasan gaya baru di era digital. Kemerdekaan harus hadir juga dalam bentuk perlindungan dan pengakuan terhadap mereka,” lanjutnya.
Aksi tersebut tidak hanya menjadi wadah penyampaian aspirasi, tapi juga bentuk solidaritas. Bersama para driver ojol, URC Sidoarjo menggelar prosesi simbolik pengibaran bendera Merah Putih diiringi nyanyian lagu “Indonesia Raya”. Para pengemudi ojol mengenakan jaket khas mereka sambil membawa bendera kecil dan spanduk bertuliskan “Kemerdekaan untuk Semua”.
Salah satu driver ojol yang hadir, Andi (34), mengaku terharu dan berharap suara mereka tak lagi diabaikan.
“Kami bukan minta lebih, kami hanya ingin diperlakukan adil. Terima kasih kepada Ketua URC yang sudah angkat suara untuk kami. Semoga ini bukan hanya seremoni, tapi awal dari perubahan nyata,” ucapnya.
URC Sidoarjo menyatakan siap menjadi jembatan antara komunitas driver ojol dengan pemerintah daerah dan lembaga legislatif, agar aspirasi ini bisa diangkat dalam forum-forum resmi pembentukan kebijakan.
Zulkurnain menyoroti kebijakan sepihak dari pihak aplikator ojek online yang dinilai merugikan kesejahteraan para driver. Salah satu kebijakan yang dikeluhkan adalah munculnya fitur layanan Grab Hemat Berbayar yang dinilai sangat merugikan driver. “Program ini tidak memperhatikan beban operasional para driver dan justru menurunkan pendapatan mereka secara signifikan,” ungkap Zulkurnain.
Ia juga mengungkapkan keresahan mendalam atas praktik tidak adil yang dilakukan oleh pihak aplikator. Penurunan tarif secara sepihak, tanpa mempertimbangkan kebutuhan hidup dan biaya operasional, dinilai sangat tidak manusiawi. Menurutnya, kebijakan tersebut menjauhkan para driver dari kesejahteraan yang seharusnya menjadi hak mereka.
Lebih lanjut, Zulkurnain menyoroti ketidakpatuhan aplikator terhadap regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, termasuk tarif minimum ojek online. “Tarif yang diberlakukan sangat rendah, tidak sesuai dengan aturan yang ada, dan justru menyebabkan kerugian bagi driver,” ujarnya.
Keresahan juga timbul akibat tidak diindahkannya Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur oleh pihak aplikator. Untuk itu, Zulkurnain mendesak agar segera diterbitkan Peraturan Gubernur yang secara khusus mengatur keberadaan dan hak-hak driver online, termasuk penerapan sanksi tegas bagi aplikator yang melanggar. Ia juga menekankan pentingnya pelibatan langsung perwakilan driver dalam penyusunan regulasi tersebut.
Selain itu, Zulkurnain mengecam praktik suspensi dan pemutusan kemitraan yang dilakukan secara sepihak oleh aplikator. “Banyak driver yang tiba-tiba disuspend tanpa klarifikasi atau pembelaan, dan ini mencederai prinsip keadilan dalam hubungan kemitraan,” tutupnya.
Para driver ojek online berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk melindungi hak mereka dan menciptakan ekosistem transportasi online yang lebih adil dan berkelanjutan.
Menutup orasinya, Zulkurnain menyerukan kepada seluruh elemen bangsa untuk tidak menutup mata terhadap ketimpangan sosial yang masih terjadi, termasuk di sektor pekerja informal.
“Jika kemerdekaan hanya milik segelintir orang, maka perjuangan para pahlawan menjadi sia-sia. Mari kita jadikan kemerdekaan sebagai milik bersama, termasuk bagi mereka yang bekerja di jalanan, di bawah terik matahari dan guyuran hujan. Karena mereka juga bagian dari Indonesia,” pungkasnya.
