Jakarta – Tokoh oposisi dan Mantan Sekretaris Kementrian BUMN Said Didu mendukung agar Kapolri berada langsung di bawah Presiden sebagai bagian dari penguatan sistem komando dan akuntabilitas nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Said Didu kepada wartawan, Senin (16/2/2026) di Jakarta, yang menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola keamanan negara demi meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.
Menurutnya, reformasi kepolisian bukan semata persoalan struktur, melainkan upaya strategis untuk memastikan institusi Polri bekerja selaras dengan arah pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Ia menilai, penegasan posisi Kapolri di bawah Presiden dapat memperkuat efektivitas koordinasi lintas lembaga, terutama dalam menghadapi tantangan keamanan, pemberantasan korupsi, serta perlindungan kedaulatan negara, terang Said Didu.
Said Didu juga menyatakan dukungannya terhadap visi besar pemerintahan yang tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo. Ia menilai arah kebijakan tersebut menitikberatkan pada kemandirian ekonomi, ketahanan pangan dan energi, serta penguatan pertahanan dan keamanan nasional.
“Reformasi kepolisian harus menjadi bagian dari agenda besar Asta Cita agar supremasi hukum benar-benar menjadi fondasi pembangunan,” ujarnya.
Selain itu, ia turut menyampaikan dukungan terhadap berbagai program prioritas pemerintah, termasuk program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Menurutnya, keberhasilan program tersebut membutuhkan dukungan stabilitas keamanan serta pengawasan yang kuat agar tepat sasaran dan bebas dari praktik korupsi.
Dalam konteks pemberantasan korupsi, Said Didu menegaskan pentingnya sinergi antara aparat penegak hukum dan lembaga pengawas untuk memastikan tidak ada kompromi terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Ia juga menekankan bahwa penegakan kedaulatan negara—baik di bidang ekonomi, sumber daya alam, maupun pertahanan—harus menjadi prioritas utama seluruh institusi negara.
Pernyataan dukungan dari tokoh yang selama ini dikenal kritis terhadap pemerintah tersebut dinilai sebagai sinyal positif bagi konsolidasi nasional. Said Didu menegaskan bahwa sikap kritis dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan bagian dari tanggung jawab bersama dalam menjaga arah pembangunan bangsa.
Dengan komitmen terhadap reformasi kepolisian, pemberantasan korupsi, serta penguatan kedaulatan negara, ia berharap pemerintah mampu membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
