JAKARTA – Pelopor elektrifikasi pedesaan dan pengembangan energi terbarukan berbasis masyarakat, Tri Mumpuni Wiyatno, menegaskan bahwa agenda transisi energi dari energi fosil menuju Energi Baru Terbarukan (EBT) tidak boleh berhenti meski dunia tengah menghadapi ketidakpastian pasokan energi akibat konflik geopolitik di berbagai kawasan.
Menurut Tri Mumpuni, kondisi global yang memengaruhi rantai pasok energi fosil justru harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat pemanfaatan sumber energi terbarukan yang melimpah di dalam negeri.
“Renewable Energy itu harus, transisi energi harus tetap berjalan,” kata Tri Mumpuni dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (20/6/2026).
Anggota Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) itu menjelaskan, percepatan transisi energi tidak hanya penting untuk mendukung ketahanan energi nasional, tetapi juga untuk memperluas akses listrik bagi masyarakat yang tinggal di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan akses energi.
Namun demikian, Tri Mumpuni mengingatkan bahwa skema transisi energi tidak boleh hanya menjadi agenda pemerintah dan industri semata. Menurutnya, masyarakat harus dilibatkan secara aktif agar manfaat ekonomi dan sosial dari pengembangan EBT dapat dirasakan secara lebih luas.
“Skema transisi energi ke EBT itu harus melibatkan masyarakat, maka dari itu saya sampaikan bahwa EBT harus digarap dengan mengedepankan prinsip keadilan, masyarakat harus mendapat porsi dalam isu renewable energy ini,” ujarnya.
Pengalaman PLTMH Buktikan Masyarakat Bisa Menjadi Penggerak EBT
Tri Mumpuni mengungkapkan bahwa pendekatan berbasis masyarakat telah lama ia terapkan melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) di berbagai daerah terpencil di Indonesia.
Menurutnya, keterlibatan warga sejak tahap perencanaan hingga pengelolaan membuat infrastruktur energi yang dibangun dapat bertahan dalam jangka panjang.
“Pengalaman saya menghadirkan listrik dengan memanfaatkan aliran sungai dengan membangun PLTMH itu bersama masyarakat akhirnya juga mendorong masyarakat untuk memiliki keinginan untuk membangun energi terbarukan. Alat-alat yang kami bangun bersama masyarakat dari tahun 90-an itu sampai sekarang masih berjalan, karena dijaga dan dirawat oleh masyarakat,” tuturnya.
Ia menilai model tersebut menjadi bukti bahwa masyarakat tidak hanya dapat menjadi penerima manfaat, tetapi juga pelaku utama dalam pengembangan energi terbarukan.
Anak Muda Didorong Kembangkan Potensi EBT di Daerah 3T
Dalam kesempatan itu, Tri Mumpuni yang juga merupakan Ketua Yayasan Inisiatif Bisnis Ekonomi Kerakyatan (IBEKA) tersebut juga menyampaikan dukungannya terhadap program Patriot Energi yang melibatkan generasi muda untuk mengembangkan potensi energi terbarukan di berbagai daerah.
Menurutnya, program tersebut dapat menjadi sarana bagi anak-anak muda untuk berkolaborasi dengan masyarakat dalam menemukan, membangun, dan mengelola sumber energi lokal yang tersedia di daerah masing-masing.
“Itu program Patriot Energi itu program bagus agar anak-anak muda itu bersama masyarakat di daerah 3T bersama-sama mencari dan mengembangkan potensi EBT yang ada di daerah tersebut, ini salah satu jalan untuk mengembangkan demokratisasi energi dan demokratisasi ekonomi bagi masyarakat Indonesia,” katanya.
Tri Mumpuni menilai keterlibatan generasi muda menjadi faktor penting dalam mewujudkan pemerataan akses energi sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat berbasis potensi lokal.
Komitmen NZE Harus Dibarengi Pelibatan Masyarakat
Lebih lanjut, wanita kelahiran Semarang, 6 Agustus 1964 tersebut mengingatkan bahwa Indonesia telah berkomitmen mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060. Untuk mewujudkan target tersebut, Indonesia perlu mengoptimalkan seluruh sumber energi terbarukan yang dimiliki, mulai dari tenaga air, surya, panas bumi, angin, biomassa hingga biofuel.
“Adanya komitmen NZE tahun 2060, Indonesia harus menyiapkan sumber-sumber energi baik juga lewat EBT, air, angin, panas bumi, tenaga surya maupun menghadirkan energi melalui Nuklir, ini semua harus dibarengi dengan komitmen melibatkan masyarakat, rakyat harus diberi tempat dalam pembahasan transisi energi ini,” tegasnya.
Selain pengembangan EBT, Tri Mumpuni juga menyoroti inovasi yang tengah dikembangkan BRIN berupa Petasol, yakni bahan bakar alternatif yang berasal dari sampah plastik melalui teknologi pirolisis.
Menurutnya, inovasi tersebut mulai dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya nelayan dan petani, sebagai sumber energi alternatif yang lebih mudah diakses.
“BRIN saat ini mengembangkan Petasol, bahan bakar alternatif yang berasal dari sampah plastik yang diubah melalui teknologi pirolisis, saat ini banyak dipakai oleh nelayan-nelayan. Jadi nelayan itu datang ke bank sampah, mereka beli bahan bakar ini dari bank sampah, juga traktor-traktor petani memanfaatkan bahan bakar cair dari proses pirolisis plastik untuk membajak sawahnya,” jelasnya.
Pada akhirnya, Tri Mumpuni menegaskan bahwa akses energi merupakan fondasi utama pembangunan ekonomi masyarakat. Karena itu, seluruh warga negara harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh akses terhadap energi dan listrik.
“Rakyat harus diberikan kesempatan yang sama untuk mengakses energi, mengakses listrik, ketika rakyat mendapat itu, pastinya rakyat akan lebih semangat melakukan kegiatan ekonomi. Energi dan listrik itu tulang punggung pembangunan ekonomi, harus kita terapkan demokratisasi energi bagi masyarakat, sehingga rakyat mendapat ruang untuk memenuhi kebutuhan energi mereka secara mandiri dengan memanfaatkan potensi energi terbarukan yang tersedia di tempat,” pungkasnya.
