JAKARTA — Menghadapi potensi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seiring datangnya musim kemarau, Barisan Insan Muda (BIMA) menyerukan aksi tanggap dari seluruh lapisan masyarakat. Di tengah upaya pemerintah menggencarkan patroli terpadu dan teknologi pemantauan titik panas, pelibatan publik dinilai sebagai kunci utama penentu keberhasilan mitigasi.
Ketua Bidang Lingkungan dan Kebencanaan DPP BIMA, Permana Irmansyah, menegaskan bahwa penanggulangan karhutla tidak boleh hanya bertumpu pada kebijakan makro pemerintah pusat. Ketahanan di tingkat daerah harus dibangun berbasiskan partisipasi aktif masyarakat akar rumput dan kaum muda.
“Kesiapsiagaan harus dimulai dari tingkat lokal melalui konservasi sumber air, pengelolaan lahan berkelanjutan, hingga peningkatan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran,” ujar Permana, Selasa (4/8/2026).
Perkuat Jejaring Relawan dan Reboisasi Kawasan Hulu
Untuk meredam potensi bencana sejak dini, Permana mendorong pembentukan jejaring relawan lingkungan, edukasi publik yang konsisten, serta pengawasan ketat terhadap aktivitas pembukaan lahan. Langkah preventif ini juga wajib dibarengi dengan pemulihan ekosistem secara berkala.
Sebagai bagian dari solusi jangka panjang, BIMA mendorong gerakan reboisasi melalui penanaman pohon di kawasan hulu. Langkah tersebut dinilai krusial untuk memperbaiki tata air, menekan risiko erosi, sekaligus menjaga keseimbangan hidrologi.
Waspadai Defisit Curah Hujan Sesuai Proyeksi BMKG dan BNPB
Langkah pencegahan ini menjadi semakin mendesak menyusul proyeksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Lembaga terkait mengindikasikan adanya potensi defisit curah hujan yang melanda sejumlah wilayah strategis, mulai dari Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, hingga Kalimantan.
Menurut Permana, menjaga stabilitas nasional di tengah musim kering ekstrem tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan sinergi lintas sektor.
“Kita harus menjaga ketahanan pangan melalui kolaborasi semua pihak, mulai pemerintah, petani, hingga komunitas lokal,” tambahnya.
Permana optimistis bahwa koordinasi yang solid antara pemerintah pusat, daerah, komunitas, dan warga akan memperkokoh ketahanan kolektif. Mengingat dampak karhutla yang sangat merusak lingkungan dan kesehatan, ia kembali mengingatkan agar pencegahan tetap diletakkan sebagai prioritas utama.
“Pencegahan harus menjadi prioritas utama karena dampaknya jauh lebih luas terhadap lingkungan maupun kesehatan masyarakat. Langkah pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan penanganan setelah bencana terjadi,” tutupnya.
